Jakarta, mustikatimes.com – Di atas kertas, UMP Jakarta 2026 terlihat menjanjikan. Angkanya menyentuh kisaran Rp 5,7 juta, cukup besar jika dilihat sekilas. Namun, di balik angka itu, realita hidup di ibu kota berbicara dengan nada berbeda.
Bagi banyak pekerja, terutama buruh, nominal tersebut belum sanggup memberi rasa aman. Bahkan, ia terasa ironis ketika UMP di daerah penyangga seperti Bekasi dan Karawang justru lebih tinggi. Dari sini, perdebatan pun bergulir: apakah Rp 5,7 juta benar-benar cukup untuk hidup layak di Jakarta, kota dengan biaya hidup yang terus merangkak naik?
Buruh Menolak, Realita Biaya Hidup Bicara
Penolakan dari serikat buruh tidak lahir dari ruang hampa. Mereka menilai penetapan UMP seharusnya berpijak pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menyeluruh. Bukan sekadar soal makan dan minum, tetapi juga papan, transportasi, kesehatan, pendidikan, hingga ruang kecil untuk rekreasi.
Masalahnya, biaya hidup Jakarta naik lebih cepat daripada upah. Harga sewa, makanan, transportasi, dan utilitas terus bergerak ke atas. Perbandingan dengan Bekasi dan Karawang makin memperjelas luka itu. Jika wilayah industri penyangga bisa menetapkan upah mendekati Rp 6 juta, mengapa Jakarta justru tertinggal?
Buruh pun menuntut satu hal sederhana: kebijakan yang berpihak pada realita, bukan sekadar formula di atas meja.
Sudut Pandang Finansial: UMP Bisa Cukup, Asal…
Di tengah perdebatan itu, muncul suara dari dunia perencanaan keuangan. Tejasari, perencana keuangan dari Tatadana Consulting, memandang persoalan ini dari sisi berbeda.
Menurutnya, berapa pun besar upah, masalah sering kali terletak pada cara mengelola uang. Ia berpendapat, dengan pengaturan yang disiplin, UMP Jakarta Rp 5,7 juta seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, menabung, bahkan mulai berinvestasi.
“Tinggal dari kita sendiri yang mengatur pengeluaran secara hemat dan efisien. Kalau tidak bijak, setinggi apa pun gaji, tetap akan terasa kurang,” ujarnya.
Dalam pandangan Tejasari, dapur menjadi titik awal penghematan. Memasak sendiri, memanfaatkan promo, dan memilih transportasi publik seperti TransJakarta atau KRL bisa memangkas banyak biaya. Ia juga menekankan pentingnya menabung dan berinvestasi sejak dini, meski dimulai dari nominal kecil.
Ketika Teori Bertabrakan dengan Realita Jakarta
Namun, Jakarta bukan sekadar kota. Ia adalah mesin mahal yang menuntut biaya hidup tinggi setiap hari. Di sinilah pandangan ideal sering kali berbenturan dengan kenyataan.
Sewa tempat tinggal menjadi contoh paling nyata. Kamar kos layak di lokasi strategis bisa menelan Rp 1,5–2,5 juta per bulan, bahkan lebih. Setelah itu, pekerja masih harus menghadapi biaya makan, transportasi, listrik, air, internet, dan kebutuhan lain yang tidak bisa ditawar.
Di titik inilah banyak pekerja merasa UMP Rp 5,7 juta masih jauh dari kata aman. Perencana keuangan lain, Mike Rini dari Mitra Rencana Edukasi, menyoroti kebiasaan Generasi Z yang kerap memakai rumus keuangan 50-30-20.
Jika diterapkan pada UMP Jakarta, pembagiannya menjadi:
- 50% kebutuhan pokok: Rp 2,85 juta
- 30% gaya hidup: Rp 1,7 juta
- 20% tabungan dan investasi: Rp 1,1 juta
Masalahnya, angka ini terasa rapuh. “Kalau harus sewa tempat tinggal dan pakai transportasi umum, formula ini sering tidak cukup,” kata Mike. Ia menyarankan penyesuaian menjadi 70-20-10 atau bahkan 70-10-20.
Hitungannya Sederhana, Tekanannya Nyata
Mari kita hitung pelan-pelan. Dengan Rp 2,85 juta untuk kebutuhan pokok, lalu dipotong sewa kos Rp 1,5 juta, tersisa Rp 1,35 juta. Artinya, hanya sekitar Rp 45 ribu per hari untuk makan, transportasi, dan utilitas. Angka yang nyaris mustahil tanpa pengorbanan ekstrem.
Karena itu, Mike menyarankan fokus pada kebutuhan dasar. Dengan skema 70-10-20, pembagiannya menjadi:
- Kebutuhan dasar: Rp 3,99 juta
- Gaya hidup: Rp 570 ribu
- Tabungan dan investasi: Rp 1,14 juta
Skema ini lebih realistis, meski konsekuensinya jelas: gaya hidup harus ditekan habis-habisan. Mike juga menekankan pentingnya dana darurat. Tabungan bukan sekadar angka di rekening, tetapi bantalan saat hidup tak berjalan sesuai rencana. Idealnya, dana darurat mencakup 3–6 bulan pengeluaran wajib.
Bagi pekerja UMP, target ini memang terasa jauh. Namun, tanpa dana darurat, satu kejadian tak terduga bisa langsung mengguncang stabilitas hidup.
UMP Bukan Sekadar Angka
Perdebatan UMP Jakarta 2026 sejatinya lebih dalam dari sekadar nominal. Ia menyentuh persoalan struktural: inflasi tinggi, biaya hidup mahal, dan tekanan hidup urban yang terus meningkat.
Pemerintah telah menghadirkan subsidi transportasi dan program pangan murah. Namun, efektivitasnya masih belum sepenuhnya menutup celah kebutuhan hidup, terutama bagi pekerja lajang dan kepala keluarga tunggal.
Di sisi lain, pengusaha, khususnya UMKM, juga berada di posisi sulit. Upah tinggi tanpa dukungan ekosistem bisa berujung pada pengurangan tenaga kerja atau kenaikan harga.
Jalan Tengah yang Masih Dicari
Pada akhirnya, UMP Jakarta Rp 5,7 juta adalah tantangan bersama. Ia menuntut disiplin finansial dari pekerja, kebijakan yang lebih sensitif dari pemerintah, serta keberanian dunia usaha untuk tumbuh bersama pekerja.
UMP seharusnya bukan sekadar angka tahunan. Ia adalah cermin keberpihakan. Bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang memberi ruang bagi pekerja untuk hidup layak, bernapas lega, dan menatap masa depan tanpa rasa cemas di kota bernama Jakarta.
