Mustikatimes.com– Sebanyak 2.117 warga negara Indonesia (WNI) mengajukan permohonan fasilitasi kepulangan ke KBRI Phnom Penh, Kamboja. Jumlah ini masih berpotensi bertambah.
KBRI Phnom Penh mencatat angka tersebut dalam periode 16–23 Januari 2026. Dalam dua hari terakhir, jumlah permohonan melonjak tajam.
Pada 22 Januari 2026, KBRI menambah data 224 WNI. Sehari kemudian, 23 Januari 2026 hingga pukul 17.00 waktu setempat, KBRI kembali mencatat tambahan 164 WNI. Total WNI yang kini menjalani penanganan mencapai 2.117 orang, naik dari 1.726 WNI pada periode 16–21 Januari 2026.
Lonjakan ini terjadi setelah Pemerintah Kamboja menggelar razia terhadap pusat-pusat penipuan daring. Operasi tersebut mendorong banyak warga negara asing, termasuk WNI, keluar dari lokasi sindikat. KBRI juga melihat ratusan warga asing memadati sejumlah kedutaan besar lain di Phnom Penh untuk meminta perlindungan.
Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja, Santo Darmosumarto, memastikan KBRI terus mempercepat proses kepulangan WNI.
“KBRI tengah berkoordinasi intensif dengan otoritas Kamboja agar WNI mendapatkan percepatan penerbitan exit permit dan keringanan hukuman keimigrasian,” ujar Santo dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Sabtu (24/1/2026).
Untuk memulangkan para WNI, KBRI melakukan pendataan, mengkaji setiap kasus, serta menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki paspor.
Kementerian Luar Negeri turut menambah personel guna mempercepat proses penanganan. Dalam waktu dekat, Kemlu akan memperkuat dukungan tersebut bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, termasuk melalui tambahan SDM dan peralatan.
KBRI juga meminta WNI yang masih memiliki paspor dan visa berlaku agar segera membeli tiket secara mandiri. Puluhan WNI sudah membeli tiket dan akan kembali ke Indonesia dalam waktu dekat. Sejumlah WNI bahkan telah pulang tanpa melapor ke KBRI.
KBRI Phnom Penh mengimbau seluruh WNI agar tetap sabar dan tertib mengikuti setiap tahapan proses kepulangan.
“KBRI akan melakukan yang terbaik bagi setiap WNI yang memohon fasilitasi”, terang Santo.
Sepanjang 2025, KBRI menangani 5.088 kasus WNI dengan rata-rata 15–30 kasus per hari. Dalam sepekan terakhir, jumlah aduan melonjak drastis dan bahkan sempat menyentuh 520 laporan dalam satu hari.
KBRI juga mengingatkan WNI agar waspada terhadap pihak yang mengatasnamakan KBRI untuk melakukan penipuan. KBRI tidak memungut biaya layanan apa pun, kecuali biaya resmi pembuatan SPLP sesuai peraturan yang berlaku.
Selain itu, KBRI meminta WNI untuk menjaga komunikasi dan mengabarkan kondisi mereka kepada keluarga di Tanah Air agar keluarga dapat memberikan dukungan selama proses kepulangan berlangsung.
