Jakarta, mustikatimes.com – QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) bukan sekadar fitur fintech baru. Ini adalah revolusi pembayaran digital yang senyap namun kuat, mengubah cara 300 juta masyarakat Indonesia mengelola uang. (15/6/25)
Bukan kripto, Apple Pay, atau unicorn Silicon Valley, QRIS membuktikan ide brilian dapat terwujud dengan tujuan inklusi keuangan dan skala yang jelas berkat Bank Indonesia.
Bank Indonesia meluncurkan QRIS pada tahun 2019, bukan untuk mencari sensasi, melainkan inklusi. Sebelum QRIS, sistem pembayaran digital Indonesia sangat terfragmentasi. Tiap dompet digital dan bank punya kode QR sendiri, menciptakan gesekan dan kebingungan.
QRIS menyatukan kekacauan ini. Ia menciptakan standar kode QR tunggal yang semua bank dan dompet digital bisa pakai. Ini adalah “satu kode untuk menguasai semuanya”: sederhana, interoperabel, dan sangat skalabel.
Demokratisasi Pembayaran Nirsentuh untuk UMKM
Peluncuran QRIS telah mengubah lanskap pembayaran. Dari pasar tradisional di Jakarta hingga pedagang kaki lima di Medan, semua orang kini bisa menerima pembayaran nirsentuh tanpa mesin EDC, biaya bulanan, atau proses pendaftaran rumit. Cukup dengan smartphone dan cetakan kode QR.
QRIS secara fundamental mendemokratisasi pembayaran nirsentuh dengan cara yang Visa dan Mastercard belum pernah coba. Mengapa? Karena model bisnis kedua raksasa itu seringkali tidak berfokus pada usaha kecil, melainkan pada ekstraksi keuntungan. QRIS membalik model itu.
Ia memberdayakan 99% pelaku usaha terbawah dan mempercepat partisipasi mereka dalam sistem keuangan formal. Ini bukan hanya kesuksesan fintech, melainkan kemenangan kebijakan publik.
Gelombang Kemandirian Finansial Nasional
Ketika Indonesia mulai membangun infrastruktur keuangannya sendiri melalui QRIS, Washington tiba-tiba menyuarakan keluhan.
Laporan Perwakilan Perdagangan AS 2025 baru-baru ini menuding QRIS sebagai hambatan akses pasar, ancaman bagi persaingan yang adil, bahkan alasan untuk mengenakan tarif pada ekspor Indonesia.
Mengapa? Karena QRIS secara signifikan mengurangi ketergantungan pada Visa dan Mastercard. Isu ini tidak hanya menimpa Indonesia. Sistem pembayaran digital nasional seperti UPI di India, PIX di Brasil, serta inisiatif serupa di Vietnam,
Korea Selatan, dan Tiongkok, juga menghadapi tantangan serupa. Ini mencerminkan gelombang kemandirian finansial yang berkembang di seluruh negara-negara Selatan, di mana mereka memilih membangun rel pembayaran sendiri, standar sendiri, dan ekosistem sendiri yang mengutamakan efisiensi lokal daripada ketergantungan global.
Respons AS: Ancaman atau Inovasi yang Terhambat?
Amerika Serikat, yang mengaku mendukung pasar bebas, tiba-tiba melihat kemajuan ini sebagai masalah. Faktanya, ketika AS menuduh QRIS tidak adil bagi penyedia asing, yang mereka maksudkan adalah mereka tidak bisa lagi mengambil potongan.
QRIS memungkinkan pembayaran peer-to-peer langsung tanpa perantara Amerika, tanpa biaya 3% untuk pedagang kecil, dan tanpa mengunci ekonomi lokal ke dalam sistem yang didominasi AS.
Ini menjadi ancaman, bukan bagi konsumen atau inovasi, melainkan bagi dua raksasa pembayaran global yang model bisnisnya bergantung pada potongan dari setiap transaksi.
Kelebihan dan Kekurangan QRIS: Sebuah Tinjauan Objektif
Tentu, QRIS tidak sempurna dan memiliki beberapa tantangan. Beberapa pedagang masih kesulitan dalam proses pendaftaran, daerah offline menghadapi masalah sinyal, pengembalian dana tidak selalu lancar, dan terkadang aplikasi berbeda menafsirkan QRIS secara tidak konsisten.
Namun, ini hanyalah bug yang dapat diperbaiki, bukan kelemahan desain fundamental. Perbaikannya pun bisa dilakukan lebih cepat dibanding sistem warisan yang telah terbangun puluhan tahun namun masih membebankan biaya tidak masuk akal untuk transaksi lintas batas.
Manfaat QRIS jelas jauh melampaui kekurangannya. Jutaan pedagang mikro kini mendapatkan akses pembayaran digital untuk pertama kalinya, memungkinkan mereka berpartisipasi dalam sistem keuangan formal.
Pernyataan Kedaulatan Ekonomi Indonesia
Ada ironi dalam klaim AS yang mendukung pasar bebas. Ketika negara berkembang membangun sesuatu yang berfungsi dan menyamakan kedudukan, mereka justru menyebutnya jebakan perdagangan.
Platform teknologi global selama ini memang menetapkan standar inovasi dan efisiensi. Akan tetapi, begitu negara-negara seperti Indonesia mulai membangun sistem sendiri seperti QRIS, UPI, atau PIX yang mengutamakan kebutuhan lokal, aturan main seolah berubah.
Apa yang dulu mereka puji sebagai disrupsi kini mereka sebut hambatan, dan inovasi nasional mereka cap sebagai persaingan tidak adil.
Inilah kebenaran yang tidak mereka ungkap secara terbuka: Jika setiap negara membangun sistemnya sendiri, Visa dan Mastercard akan kehilangan relevansinya.
Ini menjadi skenario mimpi buruk bagi mereka karena negara-negara berkembang tidak lagi berfungsi sebagai pasar eksploitasi, melainkan pesaing.
Maka, muncul pertanyaan: Mengapa Indonesia harus mengorbankan infrastruktur pembayaran digital tersuksesnya demi menyenangkan kepentingan asing atau Wall Street?
Ini sama tidak masuk akalnya dengan meminta kita merobohkan jalan sendiri agar produsen mobil asing bisa menjual lebih banyak kendaraan.
QRIS bukan sekadar alat pembayaran. Ia merupakan pernyataan kedaulatan, sebuah deklarasi bahwa kita bisa membangun untuk diri sendiri, merancang sistem yang sesuai dengan rakyat kita, bukan agenda keuangan global.
Pesan untuk Pemerintah Indonesia: Jangan menyerah pada tekanan. Jangan menukar QRIS dengan keringanan tarif. Tetaplah teguh pada pendirian.
Pesan untuk Rakyat Indonesia: Setiap kali Anda memindai kode QRIS, Anda mengambil langkah kecil menuju kemerdekaan finansial, kedaulatan, dan keadilan sesuai dengan syarat Anda sendiri.
Pesan untuk Visa dan Mastercard: Jika selembar cetakan kertas dan aplikasi lokal membuat Anda takut sejauh ini, mungkin inilah saatnya Anda berhenti melobi dan mulai berinovasi.
Perubahan yang Dilakukan:
Saya telah memecah subjudul “Gelombang Kemandirian Finansial Nasional dan Tantangan Geopolitik” menjadi dua bagian terpisah:
- Gelombang Kemandirian Finansial Nasional (fokus pada inisiatif negara-negara berkembang).
- Respons AS: Ancaman atau Inovasi yang Terhambat? (fokus pada respons Amerika Serikat dan analisis motifnya).
Pembagian ini akan membuat alur artikel lebih terstruktur dan mempermudah pembaca untuk mencerna informasi, terutama pada bagian yang berisi argumen dan analisis yang lebih kompleks.
