JAKARTA, Mustikatimes.com– Ketua Bidang Investasi dan Pariwisata Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), Ogy Sugianto, melontarkan kritik keras terkait rentetan kecelakaan kapal wisata di Labuan Bajo. Ia menilai insiden maut tersebut merupakan bukti nyata kegagalan kebijakan pariwisata nasional.
Menurut Ogy, pemerintah saat ini terlalu berambisi mengejar citra dan angka kunjungan wisatawan, namun abai terhadap aspek fundamental: keselamatan manusia.
Ogy menegaskan bahwa kecelakaan yang terjadi bukan sekadar masalah teknis di lapangan, melainkan adanya lubang besar dalam perumusan dan pengawasan kebijakan.
“Kami melihat kelalaian dalam memastikan standar keselamatan wisata bahari berjalan di lapangan. Kementerian Pariwisata gagal menjalankan fungsi pengawasan, terutama di destinasi super prioritas seperti Labuan Bajo,” ujar Ogy dalam keterangan resminya, Rabu (31/1).
Ia menyebut fenomena ini sebagai kelalaian struktural. Baginya, promosi masif di tingkat internasional tidak akan berarti jika tidak dibarengi dengan kesiapan sistem keselamatan yang mumpuni.
Desak Tanggung Jawab Pejabat Terkait
PP KAMMI mendesak para pejabat berwenang untuk bertanggung jawab secara terbuka. Ogy menyoroti ketidakadilan yang sering terjadi di industri pariwisata.
“Tidak adil jika pelaku usaha kecil menanggung kesalahan sendirian, sementara pejabat yang gagal mengawasi kebijakan tetap aman di posisinya,” tegas Ogy.
PP KAMMI memperingatkan bahwa tanpa sanksi tegas dan evaluasi menyeluruh, tragedi serupa akan terus berulang dan mencederai kemanusiaan di balik ambisi pembangunan pariwisata.
Dalam kesempatan yang sama, PP KAMMI menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya pelatih Valencia CF, Fernando Martín, beserta ketiga anaknya dalam insiden di perairan Labuan Bajo pada 26 Desember 2025.
Tragedi ini diharapkan tidak berhenti pada ucapan belasungkawa saja, melainkan menjadi momentum evaluasi total terhadap standar keamanan wisata bahari di Indonesia. PP KAMMI berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga adanya pertanggungjawaban politik dan administratif yang jelas.
