Jakarta, Mustikatimes.com – Pemerintahan baru yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan 2024 memulai tugasnya dengan fokus pada upaya pemberantasan korupsi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan penguatan sektor pertahanan. Sejumlah kebijakan strategis telah diumumkan, yang mencerminkan komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri.
Perang Melawan Korupsi dan Efisiensi Anggaran
Pemerintah secara tegas menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif. Langkah ini didukung oleh identifikasi dan penyelamatan dana sebesar Rp100 triliun dari APBN yang dinilai rawan diselewengkan. Namun, langkah efisiensi anggaran ini juga memiliki dampak tak terduga. Stasiun televisi publik, TVRI Yogyakarta, harus merumahkan sejumlah tenaga honorer, termasuk editor dan penyiar, karena pemangkasan anggaran.
Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global
Meski menghadapi tantangan global seperti konflik geopolitik, perang dagang, dan tarif, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi berhasil mencapai 5,12%, melampaui 5%. Para pakar meyakini tren positif ini akan terus berlanjut.
Realisasi investasi juga mencatat lonjakan signifikan. Pada semester pertama 2025, investasi mencapai Rp942 triliun, naik 13,6% dari tahun sebelumnya. Capaian ini tidak hanya melampaui target APBN 2025, tetapi juga berhasil menyerap hingga 1,2 juta tenaga kerja.
Untuk mendorong investasi lebih lanjut, pemerintah bersama DPR membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI), yang dikenal sebagai Danantara Indonesia. Lembaga ini memiliki aset kelolaan lebih dari US$1 triliun dan fokus pada hilirisasi sumber daya alam, diharapkan dapat menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas.
Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Nasional
Pemerintah menempatkan kedaulatan pangan sebagai prioritas utama. Dengan target memutus ketergantungan pada impor, program ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian terus digenjot. Jutaan hektar lahan sawah baru dibuka di berbagai wilayah, seperti Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Selain itu, birokrasi penyaluran pupuk dipangkas, dan bantuan alat pertanian diberikan langsung kepada para petani.
Inisiatif ini juga memperhitungkan potensi pangan lokal seperti sagu, yang dinilai lebih efisien dibandingkan padi dari segi masa tanam.
Penguatan Pertahanan dan Keamanan
Melihat kondisi geopolitik yang semakin tidak menentu, pemerintah berupaya memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan sejumlah struktur militer baru pada tahun ini, mencakup:
- 6 Komando Daerah Militer (Kodam)
- 14 Komando Daerah Angkatan Laut (Kodal)
- 1 Komando Operasi Udara (Koopsud)
- 6 Grup Komando Pasukan Khusus (Kopassus)
- 20 Brigade Teritorial Pembangunan
- 1 Brigade Infanteri Marinir
- 1 Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat
- 100 Batalion Teritorial Pembangunan
- 5 Batalion Infanteri
- 5 Batalion Komando Korps Pasukan Gerak Cepat
Langkah ini sejalan dengan doktrin Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), di mana seluruh sumber daya nasional didayagunakan untuk menjaga kedaulatan negara.
Dinamika Politik dan Legislasi
Pada awal periode 2024-2029, DPR telah mengesahkan 14 rancangan undang-undang (RUU) dan menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk tahun 2025. Namun, proses legislasi ini tidak berjalan mulus. Sejumlah kelompok masyarakat, termasuk Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, menuntut penghentian pembahasan revisi undang-undang karena dinilai tidak transparan dan berpotensi memulihkan Dwifungsi ABRI. Aksi protes juga terjadi, menolak pembahasan yang diadakan secara tertutup dan menyerukan penghentian revisi undang-undang tersebut.
Apakah ini awal dari era baru bagi Indonesia? Dengan fokus yang kuat pada ekonomi, pertahanan, dan pemberantasan korupsi, tantangannya adalah bagaimana pemerintah dapat menyeimbangkan ambisi pembangunan dengan tuntutan transparansi dan partisipasi publik.
