Blora, mustikatimes.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora berupaya memantapkan daerahnya sebagai kawasan swasembada pangan pada tahun depan. Mereka mulai menggarap berbagai inisiatif di sektor pertanian.
Rencana ini menjadi penguat stabilitas ekonomi, melengkapi sektor pertambangan yang selama ini dikelola oleh pusat.
Bupati Blora, Arief Rohman, menjelaskan bahwa pihaknya akan terus menjaga stabilitas ekonomi. “Kami akan terus menjaga penguatan stabilitas ekonomi melalui arah kebijakan ekonomi 2026.
Ini sejalan dengan tema pembangunan yang berfokus pada pemantapan Kabupaten Blora sebagai kawasan swasembada pangan,” ujar Arief.
Perekonomian Blora ditopang oleh beberapa sektor utama: pertambangan, penggalian, pertanian, kehutanan, perikanan, serta perdagangan.
Sektor pertambangan minyak yang dikelola oleh pemerintah pusat memberikan kontribusi terbesar. Karena itu, Pemkab Blora berfokus pada intervensi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
Strategi Pemkab untuk Stabilkan Ekonomi dan Kendalikan Inflasi
Pemkab Blora mengarahkan pembangunan ekonomi untuk menjaga stabilitas melalui pengendalian inflasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai hal ini, Pemkab mengambil beberapa langkah kunci:
- Mereka memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui penguatan agribisnis dan daya beli masyarakat.
- Mereka meningkatkan penanaman modal.
- Mereka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, sekaligus memperkuat wilayah agar tetap kondusif.
Arief menambahkan, “Kami mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga kelompok volatile food serta memastikan pasokan barang kebutuhan masyarakat tetap stabil. Selain itu, kami juga memperkuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Blora.” Tambahnya.
Kepala Dinas Pangan Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (DP4) Blora, Ngaliman, turut menyampaikan bahwa untuk mendukung swasembada pangan tahun ini, pihaknya telah memperluas area tanam padi. Mereka juga mengupayakan pertanian organik di setiap desa.
“Program pertanian organik sudah berjalan, dan kami melibatkan semua pihak dalam pembuatan pupuk organik,” jelas Ngaliman.
Program-program swasembada pangan ini juga berfungsi untuk mengendalikan inflasi. Sebagai contoh, Pemkab memberikan bantuan bibit cabai karena data dari BPS Jawa Tengah menunjukkan bahwa komoditas ini merupakan salah satu penyebab inflasi di daerah.
