MUSTIKATIMES.COM – Isu seputar darurat militer belakangan ini kembali mencuat, memicu kekhawatiran publik. Namun, apa sebenarnya darurat militer itu? Mengapa banyak pihak berpendapat bahwa kondisi ini harus dihindari oleh sebuah negara, terutama Indonesia?
Untuk memahami secara mendalam, mari kita selami definisinya, konsekuensinya bagi rakyat dan negara, serta melihat contoh-contoh dari berbagai belahan dunia.
Apa Itu Darurat Militer?
Menurut definisi yang dipahami secara umum, darurat militer adalah situasi di mana kendali pemerintahan sipil diambil alih oleh otoritas militer. Dalam kondisi ini, militer mendapatkan kekuasaan absolut dan tidak terbatas. Seluruh lembaga politik, seperti parlemen (legislatif) dan peradilan (yudikatif), dibekukan atau wewenangnya sangat dibatasi. Satu-satunya lembaga yang beroperasi penuh adalah eksekutif (presiden) yang didukung penuh oleh militer.
Artinya, konsep Trias Politica (pemisahan kekuasaan) tidak lagi berlaku. Kekuasaan terpusat sepenuhnya di tangan kepala negara.
Syarat dan Kondisi Penerapan Darurat Militer
Darurat militer bukanlah kebijakan yang bisa diterapkan sembarangan. Idealnya, kondisi ini hanya dideklarasikan sebagai langkah terakhir ketika negara berada dalam situasi yang benar-benar genting, seperti:
- Ancaman Eksistensial: Ketika negara menghadapi invasi, perang yang tidak ada peluang untuk menang, atau gerakan separatis bersenjata yang mengancam keutuhan wilayah.
- Kekacauan yang Tidak Terkendali: Saat kekacauan sipil sudah tidak bisa diatasi oleh aparat penegak hukum sipil, dan hanya kekuatan militer yang dianggap mampu memulihkan ketertiban.
Di Indonesia, Perpu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya menjadi landasan hukum yang memungkinkan darurat militer diberlakukan jika keamanan dan ketertiban hukum terancam, misalnya akibat pemberontakan atau kerusuhan.
Konsekuensi Mengerikan Bagi Rakyat dan Negara
Ketika darurat militer diterapkan, dampaknya sangat besar dan cenderung merugikan, baik bagi masyarakat sipil maupun stabilitas negara.
- Pencabutan Hak Asasi Manusia: Hukum sipil tidak lagi berlaku. Hak dasar warga negara, seperti kebebasan berpendapat dan berkumpul, akan dicabut. Media akan diawasi dan dikendalikan penuh oleh militer, hanya informasi yang disetujui yang boleh beredar.
- Keamanan yang Mencekam: Aparat militer bersenjata akan berpatroli di jalanan. Mereka memiliki wewenang penuh untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, penangkapan, hingga penahanan warga sipil tanpa melalui proses pengadilan.
- Kerugian Ekonomi: Aktivitas jual-beli dan pergerakan masyarakat akan dibatasi. Hal ini bisa memicu resesi atau bahkan depresi ekonomi. Investor akan kehilangan kepercayaan dan menarik modalnya, yang berujung pada PHK massal dan meningkatnya angka pengangguran.
- Ancaman Otoritarianisme: Darurat militer seringkali menjadi pintu gerbang menuju pemerintahan yang otoriter. Dengan kekuasaan absolut, kepala negara bisa dengan mudah memanipulasi hukum demi melanggengkan kekuasaannya, yang berpotensi menjadikannya pemimpin seumur hidup.
Darurat Militer di Berbagai Negara: Sebuah Pelajaran
Melihat pengalaman negara lain yang pernah menerapkan darurat militer dapat menjadi pelajaran berharga:
- Filipina (1972-1981): Di bawah kepemimpinan Presiden Ferdinand Marcos, darurat militer menyebabkan ribuan orang dipenjara, disiksa, dan dibunuh tanpa alasan yang jelas. Rakyat sipil hidup dalam ketakutan dan tidak memiliki hak untuk membela diri.
- Polandia (1981): Darurat militer memicu krisis ekonomi, puluhan orang tewas, dan reputasi negara hancur di mata dunia. Sektor industri dan pendidikan dibatasi ketat.
- Korea Selatan (2024): Deklarasi darurat militer yang hanya berlangsung enam jam saja sudah cukup membuat investor panik dan menarik modal mereka, menunjukkan betapa sensitifnya pasar terhadap ketidakstabilan politik.
- Indonesia: Sepanjang sejarah, Indonesia pernah dua kali mendeklarasikan darurat militer dalam skala regional: Darurat Militer Timor Timur (1999) dan Darurat Militer Aceh (2003). Keduanya diterapkan untuk mengatasi gerakan separatisme.
Meskipun dalam kondisi tertentu darurat militer bisa jadi pilihan terakhir, berbagai kasus di atas menunjukkan bahwa dampak negatifnya jauh lebih besar. Pembatasan hak asasi, kekacauan ekonomi, dan risiko menuju pemerintahan otoriter adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar.
Bagaimana pendapat Anda? Apakah darurat militer memang seberbahaya itu, atau potensi bahaya tersebut hanyalah kebetulan?
