Mustikatimes.com- Prostitusi. Ya, bisnis tertua di dunia ini, sering kita sebut “bisnis lendir,” rupanya ikut jadi perbincangan hangat di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kabar santer soal maraknya praktik ini di wilayah calon ibu kota Indonesia memang lagi ramai banget sepekan terakhir. Saking hebohnya, para menteri dan anggota DPR di Jakarta pun langsung angkat bicara!
Salah satunya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau akrab kita sapa Cak Imin. Beliau sampai geleng-geleng kepala dan bilang akan langsung terjun ke lokasi IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, buat cek kebenarannya.
“Waduh gawat-gawat. Kok bisa gawat begitu. Wah, ini harus dicek,” seru Cak Imin di Kompleks MPR/DPR RI, Senin (7/7/2025) lalu.
Isu prostitusi ini pun menyeret Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono. DPR memanggilnya ke Senayan. Mantan Menteri PUPR ini dicecar habis-habisan soal masalah prostitusi yang katanya menjamur di area tanggung jawabnya.
Muhammad Khozin, Anggota Komisi II DPR RI, misalnya, dengan tegas mengingatkan Basuki. Menurutnya, isu “pramusaji kenikmatan” di sekitar IKN ini sangat penting untuk dibahas, agar para istri aparatur negara yang nanti tinggal di sana tidak khawatir.
“Kalau sudah bermasalah sama istri, sempit dunia itu, Pak. Pengaruhnya apa? Terhadap produktivitas kinerja. Nah, ini tidak hanya urusan masalah degradasi moral dan sosial saja, Pak. Tapi, ini berdampak kepada produktivitas kerja,” jelas Khozin saat rapat di DPR, Selasa (8/7/2025).
Karena OIKN belum memiliki wewenang penuh untuk penertiban, Khozin meminta Basuki berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuannya agar OIKN bisa memantau tidak hanya di siang hari, tapi juga di malam hari.
“Itu Berita Lama Kok, Sudah Beres!” Kata Kepala OIKN
Basuki langsung meluruskan respons Khozin. Katanya, informasi soal maraknya prostitusi di IKN itu berita lama yang kembali mencuat. Beliau mengklaim, sekarang fenomena itu sudah tidak ada dan masalahnya sudah ia selesaikan.
Basuki bahkan cerita kalau pihaknya bersama aparat penegak hukum (APH) sudah merobohkan delapan warung remang-remang di kawasan IKN waktu bulan Ramadan lalu.
“Itu sekarang sudah sama sekali tidak ada. Bukan sama sekali tidak ada, tapi sudah tidak ada,” tegas Basuki kepada DPR.
Usai rapat, Basuki menjelaskan lebih detail. Beliau bilang, banyaknya praktik prostitusi itu bukan di IKN-nya langsung, tapi di beberapa daerah seperti di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, yang berjarak sekitar 3 kilometer dari IKN.
“Itu di Sepaku, 3 kilometer di Sepaku [dari IKN]. Pernah ke sana belum? Nah, jadi memang bukan di IKN-nya bos. Kalau di IKN-nya enggak ada,” ujarnya.
Basuki juga memastikan, sejauh yang ia tahu, tidak ada pekerja atau ASN OIKN yang terlibat. Namun, beliau jujur tidak bisa menjamin 100% semua pekerjanya betul-betul bersih dari aktivitas itu.
Informasi dari Antara juga menyebutkan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Penajam Paser Utara sampai Juni 2025 sudah menertibkan puluhan perempuan yang diduga pramunikmat di sekitar IKN.
Dari keterangan mereka, pelaku banyak melakukan praktik prostitusi secara online lewat aplikasi media sosial. Mereka menyewa kamar penginapan dengan tarif Rp300 ribu per malam, dan “harga mainnya” mulai dari Rp300 ribu-Rp700 ribu.
Para pekerja seks komersial (PSK) ini ternyata datang dari berbagai kota seperti Samarinda, Balikpapan, Bandung, Makassar, dan Yogyakarta. Setelah Satpol PP membina mereka, pelaku prostitusi yang berasal dari luar daerah diminta meninggalkan wilayah Penajam Paser Utara dalam dua hingga tiga hari.
Prostitusi di IKN: Sinyal Awal Masalah Sosial?
M. Azis Muslim, Pengamat Tata Kota, melihat fenomena ini sebagai sinyal awal dari masalah sosial yang bisa makin parah kalau tidak ditangani serius.
Menurut Azis, pertumbuhan IKN yang pesat ini sudah menarik banyak pendatang dari berbagai daerah. Banyak dari mereka datang dengan harapan mencari peruntungan baru.
Namun, lonjakan populasi tanpa pengelolaan sosial yang memadai justru berpotensi menciptakan ketidakseimbangan, termasuk munculnya aktivitas “menyimpang.”
“Sekarang mungkin baru dihuni sebagian ASN, tapi ketika nanti fungsinya mencapai 50 hingga 100 persen, bayangkan seberapa besar potensi masalah sosial yang akan muncul,” kata Azis pada, Rabu (9/7/2025).
Azis menjelaskan, prostitusi bukan cuma soal moral, tapi juga terkait ekonomi dan ketimpangan sosial. Bahkan, ada potensi masyarakat lokal yang tidak diberdayakan dalam pembangunan IKN, malah terdorong mengambil jalan pintas demi bertahan hidup atau mencari keuntungan cepat dari kehadiran IKN.
Selain penegakan hukum, Azis menekankan pentingnya pemberdayaan lewat pendidikan, pelatihan keterampilan, dan rekayasa sosial. Masyarakat lokal dan adat juga harus aktif menjadi bagian dari perubahan, bukan cuma penonton.
Pemerintah dan OIKN juga diminta segera membangun sistem pengawasan yang efektif agar dinamika sosial di IKN tidak berkembang tanpa arah. Ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan masyarakat menghadapi transformasi sosial yang masif di calon ibu kota baru.
“Partisipasi dan pemberdayaan menjadi mutlak. Kalau tidak, mereka bisa saja menjadi korban perubahan itu sendiri,” terang Azis.
Pembangunan IKN dan Isu Sosial: Pendekatan Komprehensif Penting
Wawan Kurniawan, peneliti psikologi sosial dari Universitas Indonesia (UI), memandang prostitusi di IKN tumbuh subur karena beberapa faktor struktural dan sosial yang saling terkait. Pertama, pembangunan IKN membawa masuk ribuan pekerja, kontraktor, dan aparat dari luar daerah dalam waktu singkat.
Arus migrasi besar ini, terutama dari kelompok pekerja laki-laki usia produktif tanpa jaringan sosial yang mapan, menciptakan permintaan terhadap layanan hiburan dan seksual.
Kedua, sebagian perantau atau transmigran yang datang tanpa bekal ekonomi kuat atau pekerjaan tetap rentan terdorong masuk ke sektor informal yang eksploitatif, termasuk prostitusi.
Dalam kondisi ketidakpastian ekonomi serta ketiadaan perlindungan sosial, praktik ini menjadi semacam “mekanisme bertahan hidup.”
“Fenomena ini tidak unik di IKN. Banyak kota baru atau kawasan industri besar di berbagai negara juga mengalami hal serupa ketika pembangunan fisik tidak diiringi dengan perencanaan sosial dan pengawasan moral serta hukum yang memadai,” terang Wawan kepada awak media, Rabu (9/7/2025).
Prioritaskan HAM dan Keadilan Sosial dalam Penanganan Prostitusi
Menurut Wawan, transmigrasi tanpa regulasi sosial yang kuat memang menjadi salah satu pemicu suburnya praktik prostitusi. Namun, pemerintah mesti menghindari pendekatan semata-mata represif atau moralis dalam menangani fenomena prostitusi.
Justru, kata Wawan, pemerintah sebaiknya menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial. Misalnya, pemerintah bisa menyediakan alternatif ekonomi seperti pelatihan kerja, akses modal mikro, dan pekerjaan layak bagi perempuan dan kelompok miskin kota.
Praktik ilegal seperti prostitusi, perdagangan orang, judi ilegal, hingga narkotika amat rentan berkembang di kota-kota yang mengalami pertumbuhan cepat.
Ini terjadi bila pembangunan fisik tidak diiringi dengan regulasi sosial dan hukum yang tanggap. Fenomena ini ia sebut sebagai efek pertumbuhan tanpa kontrol sosial.
Jika tidak diantisipasi sejak awal, kota baru seperti IKN bisa mereproduksi pola kegagalan sosial yang selama ini terjadi di kota-kota besar lain, seperti Jakarta atau Surabaya.
Maka negara tak boleh mengabaikan peran masyarakat lokal dan adat dalam rencana pembangunan IKN. Integrasi mereka bukan sekadar soal representasi, tetapi bagian dari prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan.
Masyarakat lokal menyimpan pengetahuan ekologis, nilai-nilai budaya, dan struktur sosial yang bisa menjadi fondasi kuat bagi kota yang ingin tumbuh tidak sekadar megah, tetapi juga berakar.
“Ketika masyarakat adat dan lokal terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, tata ruang, hingga pengambilan keputusan, maka IKN dapat menjadi model kota masa depan yang tidak hanya modern, tetapi juga berkeadilan dan inklusif,” terang Wawan.
Proteksi Sosial dan Rehabilitasi Korban: Kunci Utama
Sementara itu, peneliti sosial dari The Indonesian Institute (TII), Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, menekankan bahwa ketidaksiapan akses pendidikan, lapangan kerja, pelatihan kerja, dan proteksi sosial akan membatasi pilihan perantau dan masyarakat lokal yang berusaha memperbaiki ekonominya di IKN. Dengan demikian, prostitusi tampak menjadi pilihan yang mereka ambil untuk menghadapi tekanan ekonomi bagi kelompok rentan ini.
Senada dengan dua ahli sebelumnya, Natasya menyarankan pemerintah merespons fenomena ini dengan mengedepankan pendekatan hak asasi manusia dan berbasis kebutuhan bagi korban eksploitasi.
Tujuannya agar penindakan kasus ini tidak didominasi oleh orientasi menghukum atau malah memberikan sanksi sosial bagi korban. Pasalnya, yang terpenting adalah berupaya memberikan keadilan serta rehabilitasi sosial korban industri prostitusi.
“Pembangunan IKN harus mengedepankan keadilan sosial, pemberdayaan, dan proteksi sosial yang memadai, bukan hanya semata-mata fokus pada pembangunan fisik,” tutur Natasya kepada awak media.
Komentar