mustikatimes.com– Organisasi Kemasyarakatan atau yang akrab kita sebut Ormas sejatinya adalah suara rakyat. Mereka lahir sebagai wadah untuk menyuarakan berbagai aspirasi, mulai dari isu sosial, keagamaan, budaya, hingga kepentingan lokal.
Di alam demokrasi kita, keberadaan ormas ini dilindungi konstitusi, lho, sebagai bagian dari kebebasan berserikat. Bahkan, ada juga ormas yang jadi “kepanjangan tangan” partai atau organisasi tertentu.
Nah, di DKI Jakarta sendiri, Organisasi Kemasyarakatan baru terus bermunculan, salah satunya yang lagi hangat adalah GRIB (Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu) Jaya.
Tapi, seiring waktu, ada cerita lain. Ketika kekuasaan dan pengaruh mulai membesar, beberapa ormas malah jadi “berubah haluan.” Kekuatan massa yang mereka miliki sering kali disalahgunakan untuk hal-hal yang bikin geleng-geleng kepala: intimidasi, pemerasan, hingga kekerasan, seringkali dengan dalih “moral” atau “penertiban sosial.”
Dalam dua dekade terakhir, kita melihat distorsi tujuan Organisasi Kemasyarakatan yang cukup mengkhawatirkan. Dari awalnya wadah sosial, beberapa di antaranya malah berubah jadi alat tekanan, bahkan tak jarang jadi pelaku premanisme.
Ini terjadi karena mereka menjadikan ormas sebagai “ladang” penghasilan, misalnya dengan menguasai lahan parkir, area pedagang kaki lima, lokasi pabrik, sampai tempat hiburan malam. Penguasaan ini sering kali berujung pada rebutan yang bikin ketertiban umum terganggu.
GRIB Jaya dan Sosok Hercules: Kedekatan dengan Gerindra?
Perjalanan Organisasi Kemasyarakatan ini belakangan memang cukup agresif. Seiring dengan kemenangan Partai Gerindra di pemilu, muncul spekulasi tentang beberapa ormas yang terafiliasi. Nah, GRIB Jaya memang sering dikaitkan dengan partai besutan Prabowo Subianto ini, meski tidak secara langsung diakui sebagai underbow.
Tapi, siapa yang bisa menampik bahwa Hercules Rosario de Marshall, mantan “penguasa” Pasar Tanah Abang, adalah pendiri GRIB Jaya?
Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rosario de Marshal, sempat bertemu Jokowi di kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah, Selasa 15 April 2025.
Peran GRIB Jaya dalam mendukung Gerindra atau Prabowo sudah terjalin sejak Pilpres 2009. Hercules sendiri pernah blak-blakan bilang kalau GRIB didirikan untuk memobilisasi jaringan demi dukungan politik di akar rumput, khususnya buat Prabowo Subianto.
Dari Misi Sosial ke Tindakan Intimidasi: Kenapa Bisa Begitu?
Sebenarnya, banyak ormas berdiri dengan niat baik. Mereka hadir untuk membantu masyarakat, mulai dari advokasi sosial, penyuluhan agama, pemberdayaan ekonomi, sampai penanggulangan bencana. Ormas juga sering jadi pelindung kaum lemah dan jembatan antara rakyat kecil dengan negara.
Namun, lagi-lagi, pengaruh dan kekuasaan bisa mengubah segalanya. Akses terhadap kekuatan massa justru membuat beberapa ormas jadi alat intimidasi, pemerasan, dan kekerasan.
Transformasi negatif ini makin kentara ketika ormas tak lagi fokus pada program sosial, tapi malah aktif dalam praktik intimidatif. Modus operandinya beragam:
- Pungutan liar dari pengusaha, baik pedagang kecil hingga perusahaan besar.
- Penguasaan lahan ilegal dengan dalih “pengamanan wilayah” atau “hak adat.”
- Melakukan sweeping di tempat hiburan atau area tertentu tanpa wewenang hukum.
- Mengintimidasi warga atau kelompok lain dengan membawa simbol agama, suku, atau nasionalisme.
Fenomena ini membuat istilah “premanisme ormas” makin sering kita dengar. Tak heran, banyak masyarakat yang mulai menyamakan mereka dengan kelompok kriminal terorganisir yang berlindung di balik legalitas ormas.
Masyarakat dan Negara Mulai Melawan
Genderang perang terhadap premanisme ormas ini sempat disulut oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Beliau mendapati banyak laporan soal aksi ormas yang berlaku bak preman dan mengganggu pengusaha serta iklim investasi di daerahnya.
Keluhan ini meluas jadi isu nasional, sampai akhirnya Polisi membentuk Satgas anti-premanisme Ormas untuk menindak para organisasi masyarakat yang bertindak seperti preman.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario Marshal. (Foto: Rizky/VOI)
Beberapa faktor yang “menyuburkan” premanisme ormas antara lain:
- Minimnya pengawasan pemerintah, baik secara administrasi maupun di lapangan.
- Kedekatan dengan elit politik, yang sering menjadikan ormas sebagai alat mobilisasi massa atau penjaga kepentingan.
- Lemahnya penegakan hukum, terutama jika aparat enggan bertindak karena khawatir dicap anti-rakyat atau anti-agama.
- Ketiadaan transparansi dan akuntabilitas dalam struktur keorganisasian ormas.
Tak hanya itu, persaingan antar ormas juga sering terjadi karena mereka berebut pengaruh dan klaim penguasaan.
Baru-baru ini saja, kita menyaksikan bentrok antara organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila dan kelompok GRIB Jaya di Tangerang, yang seolah jadi lanjutan dari perseteruan di Blora, Jawa Tengah.
Namun, kabar baiknya, masyarakat dan negara mulai menunjukkan perlawanan. Opini publik bergeser; masyarakat yang dulu pasif atau takut, kini mulai berani menolak dan melaporkan organisasi masyarakat yang bertindak semena-mena. Pemerintah pun mulai bergerak, meskipun masih sporadis, dengan pembubaran ormas atau pencabutan izin bagi yang terbukti menyimpang.
