mustikatimes.com – Tim Pengawas Haji DPR RI terus memantau penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Suci, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menginisiasi koordinasi dan evaluasi intensif menyusul masih adanya jemaah haji yang belum menerima Kartu Nusuk serta masalah keterlambatan distribusi katering.
Cucun Ahmad Syamsurijal, yang juga merupakan politisi PKB, mengungkapkan bahwa masalah Kartu Nusuk menjadi salah satu fokus utama pengawasan.
Kartu Nusuk, yang dibagikan oleh syarikah (penyedia layanan haji di Saudi), belum sepenuhnya diterima oleh seluruh jemaah. “Saya juga menginisiasi kepada petugas haji yang ada di Saudi, tolong lakukan koordinasi kalau bisa evaluasi sesering mungkin,” jelas Cucun saat dikutip dari detikHikmah pada Rabu (21/5/2025).
Ia menambahkan bahwa syarikah menginginkan serah terima kartu secara langsung kepada setiap jemaah dengan difoto, bukan melalui ketua kloter, yang menjadi kendala dalam proses pendistribusian massal.
“Bayangkan jumlah kita yang banyak mau menyerahkan man to man, ini yang problem juga kan,” kata Cucun.
Untuk itu, ia rutin berkomunikasi dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, serta meminta laporan evaluasi setiap malam dari PPIH.
Selain Kartu Nusuk, Tim Pengawas Haji DPR juga mengawasi secara ketat layanan katering dan akomodasi (hotel) bagi jemaah Indonesia.
Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa katering sesuai dengan perjanjian awal, begitu pula dengan hotel. Cucun menegaskan bahwa keterlambatan pembagian makanan kepada jemaah, seperti makanan yang baru datang saat jemaah sudah berangkat ke masjid, memerlukan perbaikan sistem pendistribusian yang harus segera ditindaklanjuti.
“Kini pola komunikasi kami sebagai pengawas, terus berkomunikasi dengan Pak Dirjen, terus merespon semua keluhan ini,” terang Cucun.
Menanggapi masalah Kartu Nusuk, Dirjen PHU Hilman Latief menjelaskan bahwa Kementerian Agama telah berkoordinasi dengan syarikah dan Kementerian Haji Saudi.
Hilman meminta partisipasi aktif dari jemaah untuk memberikan informasi yang valid, termasuk nama, kloter, hotel, dan nomor kontak, agar distribusi kartu dapat dipercepat.
“Kita kemarin mencoba pola seperti itu dan cepat terdistribusi,” kata Hilman yang ditemui di kantor DPR pada hari yang sama. Ia menambahkan bahwa per tanggal 23 Mei 2025, penerbitan Kartu Nusuk untuk jemaah haji Indonesia telah mencapai lebih dari 90 persen dari total jemaah.
