Jakarta, mustikatimes.com– Sejumlah eks Warga Negara Indonesia (WNI) memilih melepas kewarganegaraan dan menetap di luar negeri. Mereka menyebut polarisasi politik, pengalaman sebagai minoritas, serta kekhawatiran terhadap masa depan demokrasi sebagai alasan utama.
Kevin, yang kini menjadi Warga Negara Jepang, mengaku pengalaman hidup sebagai minoritas membentuk keputusannya.
“Sejak kecil saya yang memang sipit dan beragama Kristen ini sudah merasakan hidup sebagai kaum minoritas yang tidak punya power di Indonesia. Jadi tertanam di pikiran saya, ketika kita tidak suka dengan suatu keadaan/tempat, bukan mayoritas yang harus berubah, tetapi minoritas lah yang harus menerima/pindah.”
Kevin pindah ke Jepang pada 2018 untuk kuliah lalu bekerja. Pada 2022 ia mengajukan naturalisasi. Setahun kemudian pemerintah Jepang mengesahkan permohonannya dan ia resmi memegang paspor Jepang pada Desember 2023. Kini ia memimpin tim penerjemah di sebuah perusahaan otomotif Jepang.
Ia mengatakan gelombang demonstrasi pada 2016 membuatnya semakin mantap pergi.
“[Mulai terpikir untuk pindah] sejak tahun 2016, ketika ada demo besar-besaran di Monas yang dilakukan oleh suatu ormas, lalu banyak sekali orang di sekeliling saya yang berubah mengafir-kafirkan saya, padahal saya tidak melakukan apa-apa. Di saat itu saya merasa tidak pantas menjadi warga negara Indonesia dan tidak pantas numpang tinggal di Indonesia,” tutur Kevin dikutip dari VICE.
Sebagai warga Kristen keturunan Tionghoa, Kevin merasa tidak bisa mengubah situasi dari dalam. Ia memilih membangun hidup baru. Saat berangkat, ia membawa 60 ribu yen dari orang tuanya, setara sekitar Rp6,5 juta.
“Sampai detik ini saya tidak pernah minta uang lagi kepada orang tua. Semua biaya sendiri, termasuk biaya hidup, sekolah, dan lainnya,” kata Kevin.
Ia mengaku menikmati suasana sosial di Jepang. “Puji Tuhan… Seperti yang mungkin sudah diketahui, di Jepang, orang-orangnya tidak ngurusin agama orang lain, tidak ngurusin pilihan politik orang lain. Jadi hidupnya damai sentosa. Bisa fokus mengejar impian dan cita-cita serta karier untuk membahagiakan keluarga.”
Kris dan Jejak Tiga Generasi
Kris, bukan nama sebenarnya, juga mengganti kewarganegaraan dan kini menjadi warga Swedia sejak 2020. Ia menyebut dirinya minoritas dalam tiga aspek.
“Bukan Islam, setengah Tionghoa, dan bukan straight [orientasi seksual].”
Kris menjelaskan, keluarganya sudah lama mempertimbangkan hidup di luar negeri. Pada 1966, beberapa anggota keluarga dari pihak neneknya pindah ke China, Hong Kong, dan Makau. Pada 1998, sebagian keluarga dari pihak ayahnya menerima kesempatan pindah ke Amerika Serikat saat kerusuhan terjadi. Namun orang tuanya tetap memilih tinggal di Indonesia.
“Mereka tipikal nilai Jawa sih, yang tidak mau meninggalkan rumah. Pejah gesang, hidup mati, ya di tanah itu,” tuturnya.
Keinginan Kris untuk pergi muncul setelah ia menyaksikan berbagai peristiwa intoleransi. Ia menyoroti penggerebekan Q! Film Festival pada 2010 dan pengepungan acara seni di Bantul pada 2015.
“Ada satu kejadian di 22 Juli 2015… kami dikepung sekitar 4 jam waktu itu. Tidak ada yang bisa keluar sampai sekitar jam 11 malam.”
“Polisi hanya mengatakannya, ‘Sudahlah, ikuti saja kemauan mereka.’ Lalu, berita itu ditutup. Tidak boleh ada yang menyebarkan. Tidak boleh ada yang berbicara tentang kejadian itu karena ditakutkan akan merembet dan menyebabkan kerusuhan,” kenang Kris.
Sejak peristiwa itu, ia dan keluarganya kehilangan rasa percaya terhadap perlindungan negara. Saat ia mendapat kesempatan kuliah di Swedia pada 2017, ia langsung berangkat dan kemudian mengurus perpindahan kewarganegaraan.
“Saya tahu bahwa saya bisa mengandalkan perlindungan yang diberikan oleh negara, yang selama ini tidak pernah saya dapatkan [dari Indonesia],” ujarnya.
Polarisasi Politik Sejak 2014
Peneliti politik Abdul Gaffar Karim mencatat polarisasi politik menguat sejak Pilpres 2014 dan semakin tajam saat Pilgub DKI 2017 berlangsung.
“Terjadi polarisasi yang sangat kentara sejak Pilpres 2014. Polarisasi itu tidak hanya berlangsung dalam tahap pre-election namun berlanjut hingga ke masa post-election – dipreservasi terutama lewat media sosial,” tulis Karim dalam jurnalnya (2019).
Polarisasi membelah masyarakat ke dua kubu ideologis. Para pendukung masing-masing kubu mempertegas batas antara “kami” dan “kalian”. Sejumlah konflik sosial muncul setelah ketegangan politik meningkat di ruang publik maupun media sosial.
Kekhawatiran terhadap Arah Politik
Ikhsan, WNI yang kini bekerja sebagai manajer di perusahaan teknologi Belanda, juga mempertimbangkan mengganti kewarganegaraan. Ia aktif mengikuti diskusi Pilpres 2024 dari luar negeri.
“Saya bilang ke istri saya, kalau yang menang Prabowo-Gibran, we are not going back,” ujarnya.
“I’m seriously considering changing my citizenship. Karena sekali mereka yang menang, we’re sending our country backwards for at least 25 years. Mungkin kesannya hiperbolis, but that’s what I genuinely think.”
Ikhsan mengaku khawatir dengan kebebasan berpendapat di Indonesia.
“Saya merasa, kalau tinggal di Indonesia terus, lama-lama saya bisa dipenjara gara-gara UU ITE,” ujar Ikhsan.
Ia juga menilai kebijakan pemerintah memengaruhi kepercayaan investor dan iklim industri teknologi.
“Bagi saya, ada sebuah persepsi yang sangat keliru dari Jokowi yang mengira bahwa kalau KPK-nya tumpul, ease of doing business itu naik. Padahal yang investor takutkan adalah ‘gue mau naro duit, tapi gue baru masuk aja udah dipalak sana-sini.’ Dan Prabowo-Gibran sebagai perpanjangan rezim Jokowi.”
Ikhsan menegaskan ia memprioritaskan masa depan keluarga.
“Emang saya enggak nasionalis. Saya mengkritik Indonesia bukan karena saya ingin Indonesia menjadi bangsa yang besar. Saya mengkritik Indonesia karena istri, anak, orang tua, dan adik-adik saya masih tinggal di Indonesia. Saya pengin tinggal di tempat yang baik buat saya, buat keluarga saya, buat anak-anak saya,” pungkasnya.
Meski telah mengganti kewarganegaraan, Kevin tetap mengikuti perkembangan politik Indonesia dan membantu komunitas diaspora.
“Saya masih yakin, jika dibelah dada saya, masih ada Burung Garuda di situ,” ujarnya.
Jurnalis dan narasumber sepakat tidak menuliskan nama terang demi melindungi identitas mereka.
