Mustikatimes.com – Website resmi milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur sempat diretas.
Serangan siber ini bikin heboh publik setelah muncul artikel berjudul “Copot Jabatan dan Penjarakan Khofifah” yang tayang selama beberapa jam sebelum akhirnya dihapus.
Peretasan ini dibenarkan langsung oleh Kepala Diskominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, saat dikonfirmasi Rabu (25/6/2025).
“Terima kasih atas informasinya. Saat ini sedang proses tracing dan perbaikan. Website kami di-hack. Maturnuwun,” ujarnya singkat.
Serangan tersebut terjadi di tengah sorotan publik terhadap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang belum memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Khofifah sedianya dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah pokmas dari APBD Jatim 2019–2022.
Namun, Khofifah tidak hadir dalam panggilan itu. KPK menyatakan ketidakhadiran Khofifah karena ada kegiatan, dan berjanji akan menjadwalkan ulang pemeriksaan.
DPRD Jatim Minta Segera Audit Sistem Keamanan
Insiden ini langsung disorot DPRD Jawa Timur. Anggota Komisi A, Erick Komala, menyampaikan keprihatinan mendalam dan mendesak adanya evaluasi total atas sistem keamanan digital pemerintah daerah.
“Kejadian ini menunjukkan masih adanya celah serius pada sistem keamanan siber yang harus segera dibenahi secara menyeluruh dan sistematis,” tegas politikus PSI tersebut.
Menurut Erick, sistem informasi milik instansi pemerintah seharusnya sudah dilengkapi dengan standar keamanan tinggi, mengingat data yang dikelola menyangkut kepentingan publik dan institusi.
Ia pun merinci tiga langkah penting yang harus segera dilakukan Diskominfo:
1. Audit total sistem IT.
“Diskominfo Jatim harus segera melakukan audit menyeluruh terhadap jaringan, server, dan seluruh sistem informasi yang digunakan,” jelasnya.
2. Transparansi ke publik.
Ia menegaskan pentingnya penjelasan terbuka terkait dampak dari peretasan, termasuk potensi kebocoran data pribadi atau strategis.
3. Koordinasi dengan BSSN dan penegak hukum.
“Segera koordinasi dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan aparat penegak hukum. Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum harus segera berjalan,” tegasnya.
Usul Tambah Anggaran Keamanan Digital
Erick juga menyoroti perlunya anggaran khusus untuk memperkuat keamanan siber di lingkungan pemda.
“Keamanan digital harus jadi prioritas. Kami di DPRD Jatim siap mendukung penambahan alokasi anggaran untuk penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM keamanan teknologi informasi,” ujarnya.
Ia berharap peristiwa ini jadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan digital Pemprov Jatim.
“Kami di Komisi A DPRD Jatim akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar tata kelola pemerintahan berbasis elektronik berjalan dengan aman, transparan, dan terpercaya,” pungkasnya.
Website Kini Kembali Normal
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, memastikan bahwa situs resmi Diskominfo sudah kembali normal dan aman diakses publik.
“Memang sempat terjadi serangan siber terhadap website resmi Diskominfo Jatim, dan membuat geger publik setelah muncul berita berjudul ‘Copot Jabatan dan Penjarakan Khofifah’ yang tayang selama beberapa jam sebelum akhirnya dihapus,” ujarnya.
Serangan siber terhadap situs pemerintahan bukan hal baru. Pakar keamanan digital menyebut website pemerintah memang jadi sasaran empuk, baik untuk menyebarkan hoaks, menguji celah sistem, atau sekadar menunjukkan eksistensi kelompok peretas.
Hingga berita ini diturunkan, laman Diskominfo.jatimprov.go.id sudah dapat diakses seperti biasa.
Ikuti saluran Mustika Times di WhatsApp.
