Mustikatimes.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mendorong masyarakat aktif memberikan koreksi terkait data penerima bantuan sosial (bansos).
Tujuannya agar bantuan pemerintah tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
“ Kami harapkan ini sekaligus menjadi ground check untuk memastikan bahwa penerima bansos itu adalah mereka benar-benar berhak menerima,” kata Saifullah melalui keterangan resmi, Senin (24/11/2025).
Pernyataan ini menanggapi keluhan warga di media sosial soal akurasi data penerima bansos dan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS).
Salah satu keluhan datang dari Dharma Muthe, warga Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara. Ia mengaku tidak menerima bansos dan BLTS meski masuk kategori penerima, sementara tetangganya yang dinilai lebih sejahtera justru mendapat dana stimulan. Video unggahan Dharma sempat viral di berbagai kanal media sosial beberapa hari terakhir.
Saifullah menegaskan, perbaikan data penerima bansos tidak bisa instan.
“Prosesnya membutuhkan verifikasi di lapangan karena dinamika sosial masyarakat menuntut pembaruan data secara berkala,” ujarnya.
Masyarakat bisa mengajukan usulan atau sanggahan melalui beberapa saluran resmi. Salah satunya aplikasi Cek Bansos, pusat layanan telepon 021-171 yang beroperasi 24 jam, hingga layanan pesan cepat melalui WhatsApp.
“Salurannya sudah ada. Syarat jelas sekali masyarakat melampirkan data pendukung berupa foto kondisi rumah, aset, dan informasi keluarga penerima manfaat untuk mempercepat proses verifikasi. Kirimkan saja, pasti kami tindaklanjuti,” tambah Saifullah.
Kementerian Sosial menyalurkan bansos reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH), sembako (BPNT), dan BLTS untuk triwulan IV 2025 dengan total kuota 35.046.783 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari jumlah itu, 16,3 juta KPM merupakan penerima lama dan 18,7 juta KPM baru yang tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Bantuan yang diterima setiap KPM berkisar antara Rp900 ribu hingga Rp1,2 juta. Penyaluran tahap pertama untuk 15,7 juta KPM sudah rampung pada Oktober 2025 melalui mitra penyalur PT Pos Indonesia dan Himbara. Tahap kedua menyasar 11,6 juta KPM, sedangkan tahap ketiga untuk lebih dari 8 juta KPM dijadwalkan pada Desember 2025.
Kementerian Sosial memastikan, penerima tahap ketiga termasuk 18,7 juta KPM baru yang telah diverifikasi sebagai keluarga desil 1-4 berdasarkan data DTSEN dari Badan Pusat Statistik (BPS).
