Pati, Mustikatimes.com – Gelombang protes warga Pati terhadap kebijakan Bupati Sudewo semakin membesar. Kekecewaan yang terakumulasi memuncak setelah sejumlah kebijakan kontroversial dikeluarkan, puncaknya adalah kenaikan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%.
Aksi unjuk rasa besar-besaran yang digelar pada 13 Agustus lalu di depan Kantor Pemkab Pati berakhir ricuh. Massa yang marah mendobrak gerbang dan melemparkan botol ke arah Bupati Sudewo, yang memicu respons dari kepolisian dengan water cannon dan gas air mata. Teriakan massa hanya satu: Bupati Sudewo harus mundur.
Akumulasi Kekecewaan Warga
Menurut warga, kenaikan pajak ini hanyalah puncak dari gunung es. Sejumlah kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Bupati Sudewo selama beberapa bulan terakhir juga dinilai meresahkan:
- Mutasi puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara kontroversial.
- Aturan lima hari sekolah yang menuai kritik.
- Regrouping sekolah yang menyebabkan guru honorer kehilangan pekerjaan.
- Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ratusan pegawai RSUD dengan alasan efisiensi.
Kenaikan PBB-P2 menjadi pemicu utama. Warga mengeluhkan lonjakan pajak yang sangat memberatkan, dari yang semula hanya Rp 500 kini menjadi Rp 30.000. Saat awal protes, Sudewo sempat menolak mencabut kebijakan tersebut, berdalih pendapatan PBB Pati sangat rendah dibandingkan daerah tetangga. Namun, tak lama kemudian ia meminta maaf dan akhirnya membatalkan kebijakan tersebut.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Suparman, menilai masalahnya bukan pada legalitas kenaikan pajak, melainkan pada prosesnya. Menurutnya, Pemkab Pati mengambil keputusan tanpa melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Hal ini wajar memicu resistensi, apalagi penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) baru dilakukan setelah 14 tahun, padahal idealnya setiap tiga tahun sekali.
Warga Ambil Jalur Hukum dan Politik
Tak hanya lewat demo, warga Pati juga mengambil jalur lain. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan kasus korupsi yang pernah menyeret nama Sudewo sebelum menjabat. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu bahkan membuka posko donasi recehan di depan kantor bupati untuk membiayai perjalanan ke Jakarta guna mendukung KPK.
Gerakan ini juga menyebar ke kantor-kantor pos di berbagai kecamatan. Ratusan warga mengirimkan surat kepada KPK sebagai bentuk dukungan agar kasus korupsi yang diduga melibatkan Sudewo segera ditindaklanjuti.
Secara politik, DPRD Pati telah sepakat menggunakan hak angket untuk mengusut 12 dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Sudewo. Menurut anggota DPRD, temuan sementara menunjukkan bahwa usulan kenaikan PBB-P2 diduga lahir dari rapat di rumah pribadi bupati. Jika terbukti bersalah, DPRD bisa mengusulkan pemakzulan, meskipun keputusan final ada di tangan Menteri Dalam Negeri.
Pemimpin Otoriter dan Pelajaran Berharga
Sejumlah pakar politik menyebut kasus di Pati sebagai contoh klasik di mana kebijakan negara yang dianggap menekan rakyat bisa memicu gerakan people power. Bahkan di banyak negara, kebijakan pajak seringkali menjadi pemicu utama revolusi.
Hingga saat ini, Bupati Sudewo memilih irit bicara dan belum memberikan pernyataan resmi kepada media. Ia hanya menegaskan menghormati proses hak angket DPRD. Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Candra, mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga stabilitas dan perdamaian.
Kasus ini menjadi pengingat bagi para pemimpin bahwa setiap kebijakan memiliki konsekuensi nyata bagi rakyat. Ketika suara mereka merasa diabaikan, gerakan protes bisa muncul lebih keras dari yang dibayangkan. Warga Pati telah menunjukkan bahwa mereka ingin didengar, dan apapun hasil dari proses politik yang sedang berjalan, perjuangan mereka telah menjadi catatan penting dalam dinamika politik lokal.
