Kuala Lumpur, mustikatimes.com– Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menegaskan bahwa Malaysia akan mempertahankan hak dan kedaulatannya dalam negosiasi dengan Indonesia terkait sengketa wilayah kaya minyak di Laut Sulawesi.
“Kami akan menegosiasikannya secara tepat, tanpa kompromi. Semua ini kami bahas dalam pertemuan resmi, bukan sekadar obrolan rahasia,” ujar Anwar seperti dikutip Malay Mail pada 3 Agustus lalu. Pernyataan ini merujuk pada hasil konsultasi tahunan ke-13 antara kedua negara yang digelar pada 29 Juli.
Anwar menambahkan, “Kami akan melindungi setiap jengkal Sabah. Saya akan berdiri teguh pada prinsip ini. Saya memilih menjawab sekarang karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal.” Tambah Anwar.
Ambalat dan Laut Sulawesi: Sengketa Maritim yang Berlanjut
Malaysia dan Indonesia sama-sama mengklaim blok laut ND6 dan ND7. Pemerintah Putrajaya menyebut wilayah itu Laut Sulawesi, sementara Jakarta menamainya Ambalat.
Anwar dan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, bertemu di Jakarta pada 27 Juni. Mereka sepakat untuk membangun wilayah tersebut secara bersama.
Kesepakatan ini memunculkan harapan bahwa kedua negara bisa menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa yang telah lama berlangsung.
Namun, ketika anggota parlemen dari Sabah mempertanyakan isu ini kepada Anwar pada 22 Juli, ia menegaskan bahwa belum ada kesepakatan final karena pembahasan masih terus berjalan.
Para pengamat mengatakan bahwa peluang pengelolaan bersama antara Malaysia dan Indonesia tetap terbuka, meskipun ada keberatan dari Sabah.
Negosiasi di Balik Layar
Dalam pernyataan bersama setelah konsultasi tahunan, para pemimpin menyambut baik “kemajuan berkelanjutan” dalam negosiasi batas maritim.
Mereka juga menegaskan kembali pentingnya lembaga terkait untuk “mempertahankan keterlibatan konstruktif dan koordinasi yang erat.” Jelasnya.
Pengamat geopolitik, Adib Zalkapli, dari Viewfinder Global Affairs, berpendapat bahwa kedua negara mungkin sengaja tidak mencantumkan isu pengelolaan bersama dalam pernyataan resmi karena pembahasannya masih berlangsung.
“Salah satu kemungkinannya adalah karena kedua pihak masih merundingkan aspek teknis perjanjian tersebut, sehingga pernyataan publik apa pun dari para pemimpin akan menjadi kontraproduktif,” kata Adib Zalkapli.
Anwar mengatakan pada hari Minggu lalu bahwa pembicaraan dengan Indonesia tentang Ambalat adalah tanda persahabatan yang baik.
“Ini adalah isu perbatasan antara dua negara, dan Indonesia adalah negara sahabat. Presiden Prabowo adalah teman pribadi saya, teman keluarga. Saya menginginkan hubungan yang baik,” katanya.
Keterlibatan Pemerintah Sabah dan Harapan Penyelesaian
Anwar merujuk pada Ketua Menteri Sabah, Hajiji Noor, yang juga menghadiri konsultasi tahunan di Indonesia bersama instansi pemerintahan Sabah lainnya.
Namun, Hajiji mengatakan pada 30 Juli bahwa mereka tidak membahas isu Ambalat secara rinci selama kunjungan tersebut.
“Kami sudah menyampaikan sikap pemerintah negara bagian, dan pembahasan dalam pertemuan itu sangat positif,” katanya kepada wartawan.
Geostrategis Azmi Hassan dari Nusantara Academy for Strategic Research mengatakan kepada CNA bahwa kedua negara masih mempertahankan “status quo” terkait Ambalat. Ini memberi ruang bagi negosiasi teknis untuk terus berjalan.
“Jika mereka tidak bisa menyelesaikan penetapan batas wilayah, setidaknya saya pikir akan ada kerja sama antara Petronas dan Pertamina,” kata Azmi.
“Ada cadangan minyak yang sangat melimpah, dan tidak melakukan apa-apa di sana akan merugikan perekonomian Malaysia dan Indonesia.” Jelas Azmi.
Sengketa Laut Sulawesi sulit diselesaikan karena mencakup klaim tumpang tindih atas batas maritim dan kedaulatan dua pulau, yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.
Pada tahun 2002, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan kedua pulau itu milik Malaysia, tetapi tidak menetapkan batas maritim yang menjadi sengketa.
Meskipun sengketa Ambalat sudah “berlarut-larut,” Azmi percaya kedekatan hubungan Anwar dengan Prabowo akan “mempermudah segalanya.”
